PEMERINTAH BERSIH, PLT DI OPD PAMEKASAN TERNYATA BAGIAN STRATEGI BUPATI

Selasa, 12 Oktober 2021  1.035  

Pemkab Pamekasan- Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Baddrut Tamam akhirnya buka suara terkait banyaknya pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Jawaban tersebut menyusul adanya pertanyaan anggota DPRD Pamekasan saat rapat paripurna nota penjelasan bupati mengenai raperda tentang APBD kabupaten tahun 2022, Senin (11/10/2021).

Menurut Mas Tamam, dalam reformasi birokrasi yang menjadi salah satu program prioritas selama kepemimpinannya membutuhkan kinerja aparatur sipil negara yang cepat di era seperti sekarang.

Ditanya soal banyaknya jabatan Plt di beberapa OPD, bupati dengan sederet prestasi ini menyatakan, jabatan Plt menjadi salah satu strategi agar pejabat yang ingin promosi mampu menunjukkan kinerjanya. Meskipun kondisi tersebut bukanlah indikator utama.

"Dalam reformasi birokrasi, sekarang sudah timsel, dan ada yang baru pensiun, di beberapa kabupaten itu menjadi strategi, kenapa strategi? Karena kalau sudah masuk eselon II, itu tidak bisa diturunin ke eselon III lagi, sehingga dicoba dulu kinerjanya bagus atau nggak. Itu sebagian dari strategi, bukan indikator utama," tegasnya.

Bupati yang masuk dalam bursa tokoh layak memimpin Jawa Timur ini mencontohkan, Kabupaten Banyuangi yang beberapa waktu lalu menjadi kabupaten terbaik di Indonesia kondisinya sama. Terdapat OPD yang dijabat Plt selama kurun waktu bertahun-tahun.

"Jadi begini, di Banyuangi yang kemarin jadi kabupaten terbaik itu, ada satu dinas empat tahun diisi oleh Plt," terangnya.

Adanya kekhawatiran jabatan Plt memperlambat kinerja pemerintahan langsung ditepis oleh bupati murah senyum tersebut. Menurutnya, dengan jabatan Plt justru membuat pejabat menunjukkan kinerja terbaiknya.

"Justru disitu dia menunjukkan kinerja, sekarang kalau sudah eselon II terus nggak kerja gimana? Apa punishment-nya? Jadi lambat kan, kalau masih eselon III mau ke eselon II bekerja luar biasa," jelasnya lagi.

Dia menegaskan, dalam proses lelang jabatan di lingkungan Pemkab Pamekasan dipastikan tidak ada jual beli jabatan. Karena pemerintahan bersih menjadi kewajiban selama kepemimpinannya.

"Sebelum permintaan sudah buka (lelang, red), sudah lelang dan saya pastikan bersih," pungkasnya.