BUPATI PAMEKASAN KOMITMEN BERIKAN PELAYANAN CEPAT KEPADA MASYARAKAT

Senin, 29 November 2021  1.228  

Pemkab Pamekasan- Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Baddrut Tamam menginginkan segela pelayanan di daerahnya tidak lagi bertele-tele untuk memudahkan masyarakat.

Menurutnya, kecepatan pelayanan menjadi keniscayaan di era industri 4.0, mengingat kabupaten yang mampu berdaya saing dengan kabupaten/kota maju di Indonesia adalah kabupaten cepat dalam bekerja sesuai dengan tuntutan zaman. Sebaliknya, daerah yang lambat dipastikan tertinggal dan tidak akan bisa bersaing.

"Kenapa kita memilih sigap dan cepat dalam memberikan pelayanan? Karena ini tuntutan, negara, kabupaten yang maju adalah kabupaten yang mau cepat dalam memberikan pelayanan. Karena memang eranya menginginkan begitu," ungkapnya, Senin (29/11/2021).

Bupati murah senyum ini menegaskan, setiap program yang telah dicanangkan pemerintah daerah mampu memberikan manfaat kepada rakyat. Sederet program itu membutuhkan kecepatan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai motor.

"Sebagaimana kita ketahui, setiap ada apapun, anak-muda dan kita semua ingin rasanya segera menviralkan. Viral menjadi istilah baru yang sekarang digunakan banyak orang, sehingga beberapa kegiatan, informasi, edukasi, transformasi dan beberapa hal lain membutuhkan kecepatan," tandasnya.

Pemerintah yang mau bertransformasi dan berinovasi menjadi kebutuhan nyata di era sekarang. Oleh karenanya, Pemkab Pamekasan dengan segala potensi daerah yang dimiliki mengingikan kecepatan. Prinsipnya, cepat, akurat, dan bermanfaat.

"Pemerintah kabupaten dengan segala keterbatasan dan segala potensi yang dimiliki, kita ingin semuanya cepat. Alhamdulillah, sebelum 100 hari saya mengabdi di kabupaten ini telah bisa membuat mall pelayanan publik dan Muri mengakui sebagai kabupaten tercepat di Indonesia membuat itu," jelasnya.

Reformasi birokrasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan cepat tersebut, tentunya dengan merubah sudut pandang aparatur sipil negara (ASN) untuk melayani masyarkat, bukan lagi meminta untuk dilayani.

"Sudah harus berubah, misalnya dulu bupati harus dilayani, sekarang sudah harus melayani. Merubah kebiasaan dilayani menjadi melayani itu, kita memiliki program prioritas," pungkasnya.