kominfo@pamekasankab.go.id

Jl. Jokotole Gg IV No.01 Pamekasan, Jawa Timur.

+62 324 322 868

Sejarah Pamekasan
Rajjha, Bhajjra, Parjugha

Wilayah Pamekasan sebelumnya dikenal sebagai Pamellengan atau Pamelingan, dengan rajanya Ki Wonorono, keturunan Wikramawardhana Raja Majapahit (1389-1429). Pamelingan memerdekakan diri saat Majapahit mulai runtuh sekira tahun 1478. Pemerintahan Ki Wonorono dilanjutkan oleh putrinya yaitu Nyi Banu (Ratu Pamelingan), selanjutnya oleh putra Nyi Banu yaitu Pangeran Bonorogo (Nugroho), dan putra Pangeran Bonorogo yaitu Panembahan Ronggosukowati.

Setelah Panembahan Ronggosukowati bertahta wilayah ini baru dikenal sebagai Pamekasan. Sesuai semboyan Mekkas Jatna Paksa Jenneng Dibi’ yang artinya pemimpin Pamekasan harus bersikap mandiri. Naik tahtanya Panembahan Ronggosukowati pada tanggal 3 November 1530 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pamekasan. Panembahan Ronggosukowati adalah raja beragama Islam pertama di Pamekasan.

Panembahan Ronggosukowati sebagai raja baru memindahkan keraton dari Labangan Daja (sekitar RS Mohammad Noer) ke Mandilaras (sekitar gedung Karesidenan). Beliau mewariskan tata kota Pamekasan yang bisa dilihat sampai saat ini. Di antaranya Maseghit Ratoh yang sekarang menjadi Masjid Agung Asy Syuhada’, reorganisasi militer dengan membangun asrama tentara di area asrama A Kodim saat ini, penjara di area asrama B Kodim saat ini, pasar di area Pasar Sore saat ini, dan jalan Se Jimat di area Monumen Arek Lancor saat ini.

Nama-nama kampung yang masih digunakan sampai saat ini juga menunjukkan asalnya di masa kerajaan. Di antaranya Parteker (gelar tikar untuk mengaji), Pangeranan (kediaman pangeran), Menggungan (kediaman tumenggung), Pongkoran (belakang keraton), Duko (pemukiman penduduk), Kolpajung (pembawa payung), Kowel (kawula kerajaan). Panembahan Ronggosukowati juga dikenal dengan legenda keris Joko Piturun miliknya, kemenangannya memukul mundur serangan pasukan Bali di wilayah Jungcangcang, dan kisah pertemuannya dengan Kiai Agung Rabah di Pademawu.

Panembahan Ronggosukowati memerintah sampai tahun 1616 dan digantikan oleh putranya Pangeran Jimat dan Pangeran Purboyo sebagai wali raja. Beliau wafat pada tahun 1624 bersama hampir seluruh keluarga kerajaan dalam perang menghadang invasi Sultan Agung dari Mataram ke Pulau Madura. Keluarga kerajaan yang selamat hanya Raden Dhaksena (Pangeran Gatukkoco) putra Pangeran Purboyo, yang menjadi Adipati Pamekasan pada tahun 1685-1708 dengan gelar Raden Tumenggung Ario Adikoro I. Keraton Mandilaras dan Maseghit Ratoh juga dihancurkan oleh pasukan Mataram. Masjid kemudian dibangun kembali dengan bangunan bergaya Mataram beratap tumpang tiga. Panembahan Ronggosukowati dikebumikan di wilayah Kolpajung.

Perlawanan terhadap kekuasaan Mataram di Madura di antaranya dilakukan oleh Pangeran Trunojoyo (1649-1680) pada tahun 1671 yang menjadikan Pamekasan sebagai pangkalan pemberontakan. Pasukan Pangeran Trunojoyo berhasil menguasai ibukota Mataram pada 2 Juli 1677. Pemberontakan ini berhasil dipatahkan oleh Mataram pada akhir 1679 dengan meminta bantuan Kongsi Dagang Belanda (VOC), dan Pangeran Trunojoyo dihukum mati pada 2 Januari 1680.

Kongsi Dagang Belanda (VOC) mulai menguasai wilayah Pamekasan pada tahun 1705-1706 sesuai perjanjian dengan Mataram. Pada tahun 1743 VOC memindahkan keraton Pamekasan ke wilayah Bugih, yang hingga saat ini menjadi pendopo kabupaten. Sedangkan bekas keraton Mandilaras dijadikan kompleks perkantoran atau loji VOC, dan kemudian menjadi kantor Residen Madura.

Pada tahun 1749 meletus pemberontakan Ke’ Lesap yang bertujuan menguasai Madura. Setelah sebelumnya menguasai Sumenep, pasukan Ke’ Lesap bergerak ke Pamekasan dan berhasil membunuh Adipati Pamekasan Raden Tumenggung Ario Adikoro IV (1743-1750) di Desa Bulangan. Ke’ Lesap akhirnya terbunuh di Bangkalan.

Pada masa VOC, Daendels (1808-1811), dan Raffles (1811-1816) kerajaan lokal dipertahankan dan dikenakan sistem upeti. Sistem kerajaan dihapus pada tahun 1858 masa kolonial Belanda dengan pengukuhan bupati pertama Pamekasan Pangeran Ario Moh. Hasan (1854-1891). Pada tahun 1857 dibentuk Karesidenan Madura dengan Pamekasan sebagai ibukotanya dengan pejabat residen Belanda. Pada tahun 1928-1931 dibentuk Karesidenan Madura Timur meliputi Pamekasan dan Sumenep, beribukota di Pamekasan.

Pada tahun 1835 usahawan Belanda memulai penanaman tebu di lahan Kerajaan Pamekasan. Areal tebu sempat meluas ke seluruh Madura dengan sistem tanam paksa, hingga dibangun pabrik gula di Pamekasan. Masa keemasan tebu berakhir setelah menyebabkan kekeringan karena menyerap banyak air. Tebu kemudian berganti dengan tembakau yang mulai ditanam dengan sistem kerja kontrak pada tahun 1861 di Desa Proppo.

Bagi Belanda Pamekasan juga bernilai ekonomis sebagai salah satu sentra garam di Madura. Madura adalah pemasok utama garam ke daerah-daerah yang dikuasai Belanda di seluruh nusantara. Belanda mengontrol langsung produksi dan memonopoli perdagangan garam, yang kerap memicu konflik dengan petani garam. Untuk mengangkut garam Belanda membangun jalur kereta api antara Kalianget dan Kamal pada 1898-1901 yang melewati Kota Pamekasan. Pabrik garam dibangun di Mangunan pada tahun 1904, yang kemudian dipindah ke Desa Bunder. Jalur kereta api resmi ditutup pada tahun 1987.

Masa pergerakan nasional mencatat peran putra Pamekasan, Mohammad Tabrani (1904-1984), seorang jurnalis dan tokoh Jong Java. Mohammad Tabrani menjadi Ketua Kongres Pemuda I pada tahun 1926 di Batavia. Dalam kongres tersebut Tabrani mengusulkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sedangkan Mohammad Yamin mengusulkan Bahasa Melayu.

Pada masa pendudukan Jepang diberlakukan tindakan keras dan kejam terhadap rakyat. Di antara korbannya adalah Bupati Pamekasan R. Ario Abdul Azis (1934-1942) yang dibunuh karena banyak menentang kebijakan pemerintah militer Jepang. Bupati Pamekasan lalu dijabat oleh R. Zainal Fattah (1942-1950), penulis buku "Sedjarah Tjaranja Pemerintahan di Daerah-Daerah di Kepulauan Madura dengan Hubungannja" (1951) yang kerap menjadi rujukan mengenai sejarah Madura. Jalur kereta api Pamekasan-Kalianget dibongkar oleh Jepang untuk digunakan sebagai bahan pembuatan peralatan perang. Jepang melatih opsir-opsir Pembela Tanah Air (PETA) dari pemuda Madura yang kemudian ditempatkan di Daidan-Daidan (batalion) di Madura. Pada tahun 1944 Daidan Pamekasan dikomandani oleh Daidanco K.H. Amin Jakfar (1905-1948).

Setelah proklamasi kemerdekaan Belanda berusaha berkuasa kembali dengan melancarkan agresi militer. Kiai H. Amin Jakfar menjadi pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) wilayah Madura, salah satu badan perjuangan yang melakukan perlawanan kepada Belanda selain Tentara Nasional Indonesia (TNI) Resimen Jokotole, laskar Sabilillah, laskar Hizbullah, dan lainnya. Belanda berhasil memasuki Kota Pamekasan pada 6 Agustus 1947, setelah mendarat di Camplong dan Branta Pesisir pada 4 Agustus 1947. Pemerintahan Karesidenan Madura diungsikan ke Pegantenan. Bupati Pamekasan R. Zainal Fattah ditunjuk sebagai wakil residen karena Residen R.A.A. Cakraningrat sakit.

Pada tanggal 16 Agustus 1947 pagi, bertepatan dengan 29 Ramadhan 1366 H, terjadi pertempuran di depan Masjid Jamik dalam serangan umum ke markas Belanda di lokasi Pos Kesehatan Kodim saat ini. Korban jatuh dari pihak Belanda maupun pejuang. Puluhan pejuang yang gugur dalam pertempuran ini dikuburkan massal oleh Belanda di area tersebut, sebelum dipindah ke Taman Makam Pahlawan Panglegur pada tahun 1972. Peristiwa ini menjadi latar belakang penamaan Masjid Jamik Asy Syuhada’ pada tahun 1972.

Para pejuang terus melakukan serangan terhadap gerak maju Belanda dengan amunisi yang terbatas. Pada akhir 1947 setelah seluruh Madura dikuasai oleh Belanda, Resimen Jokotole hijrah ke Jawa dengan menembus blokade Belanda. Sebagian pejuang yang gugur dalam perang kemerdekaan diabadikan namanya menjadi nama jalan di Pamekasan. Di antaranya Sersan Mesrul yang gugur di Klampar, Letnan Maksum yang gugur di Waru, dan K.H. Amin Jakfar yang gugur di Jombang pada akhir 1948.

Pada tahun 1948 Belanda membentuk Negara Madura sebagai negara boneka beribukota di Pamekasan, yang dibubarkan pada tahun 1950. Setelah bergabung kembali dengan Republik Indonesia, Karesidenan Madura diserahterimakan kepada pejabat baru R. Soenarto Hadiwidjojo. Kabupaten Pamekasan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950.

dari berbagai sumber

1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
13/13

1/13  Makam Pangeran Bonorogo, Asta Lendhu
2/13  Makam Panembahan Ronggosukowati, Asta Kolpajung
3/13  Hadiah Panembahan Pamekasan kepada Gubernur Jenderal (1834) - Rijksmuseum
4/13  Bupati Pamekasan (1867) - Univ. Leiden
5/13  Peta Kota Pamekasan (1883) - Univ. Leiden
6/13  Residen Madura - Tropenmuseum
7/13  Kepala desa - Tropenmuseum
8/13  Pasar (1905) - Univ. Leiden
9/13  Kantor Garam (1910) - Univ. Leiden
10/13  Stasiun Pamekasan (1930)
11/13  Pelantikan Bupati Pamekasan (1934) - Univ. Leiden
12/13  Foto udara (1947) - Tropenmuseum
13/13  Masjid Jamik (1947) - Collectie Nederland