Bupati Pamekasan Sebut Trans Ideologi Jadi Penghambat Kemajuan Indonesia

Rabu, 01 Maret 2023  685  

Pemkab Pamekasan- Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Baddrut Tamam mengaku optimis Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ketiga di dunia pada tahun 2045 sebagaimana prediksi para pakar dan ekonom dunia.

Menurutnya, semua lapisan masyarakat harus bersama-sama mendorong kemajuan mulai tingkat bawah sesuai dengan peran masing-masing agar prediksi tersebut bisa tercapai demi terwujudnya negara maju dan masyarakatnya sejahtera.

Namun demikian, setidaknya ada empat komponen yang dapat mengganggu terwujudnya Indonesia emas pada 2045 tersebut. Pertama adalah trans ideologi yang mengancam keberlangsungan berbangsa dan bernegara.

"Kemudian yang kedua sampah revolusi industri atau hoax, fitnah. Dan yang ketiga adalah narkoba, pada tahun 2013 Jawa Timur menjadi provinsi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta dalam hal tingkat peredaran narkoba, dan yang menjadi ada di tingkat kedua itu karena Madura," terangnya, rabu (1/3/2023).

Bahkan, tambah mantan anggota DPRD Jawa Timur tersebut, Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak pertama peredaran narkoba pada tahun 2021. Lagi-lagi yang menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi terbanyak penyalahgunaan narkoba tersebut lantaran faktor Madura.

Kemudian, faktor keempat yang menghambat mimpi Indonesia emas pada 2045 adalah korupsi dan ketidakadilan. Keempat faktor ini sangat berbahaya dalam keberlangsungan pembangunan, kesetiakawanan antar bangsa Indonesia.

"Kalau empat faktor ini hidup tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita, ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan negara kesatuan republik indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi keempat atau ketiga di dunia. Makanya ayo kita serius," ajak dia.

Dia memungkasi, semua pihak harus serius dalam memberikan kontribusi terbaik kepada negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seperti pemerintahan harus bersih dari praktek korupsi, aparat penegak hukum harus adil, dan beberapa elemen lain, termasuk masyarakat akar rumput.

"Kalau ini dibiarkan, bukan hanya tidak ada bupati, KPU atau siapa, tetapi Indonesia akan tidak ada. Makanya dalam kontek ini kita tidak boleh main-main, karena dari kelompok tertentu berusaha meretakkan nuansa kesetiakawanan antar kita," pungkasnya.