diskominfo@pamekasankab.go.id

Jl. Jokotole Gg IV No.01 Pamekasan, Jawa Timur.

Detail Berita

Pemkab Bondowoso Belajar Penanganan Stunting ke Pamekasan

Senin, 06 Maret 2023  296  

Pemkab Pamekasan- Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura menerima rombongan pejabat dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur di Peringgitan Dalam Mandhapa Aghung, Ronggosukowati, senin (6/3/2023) siang.

Rombongan pejabat dari Pemkab Bondowoso tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati, Irwan Bachtiar Rachmat didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Kesehatan dan sejumlah pejabat lain di lingkungan Pemkab Bondowoso.

"Maksud saya dan rombongan datang kesini mau belajar berkaitan dengan masalah stunting, karena informasi di Kabupaten Pamekasan bisa menurunkan sampai 30 persen angka stuntingnya. Kami masih sekitar 5 persen, padahal target nasional 2024 ini minimal sudah harus 14 persen, ini yang akan kami belajar caranya bagaimana," ujar Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rachmat dalam sambutannya.

Dia menyampaikan, angka stuntung hasil survey yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI tidak sesuai dengan kondisi real yang ada di Kabupaten Bondowowo. Hal itu yang menjadi salah satu faktor penghambat penanganan stunting di daerahnya.

"Karena samplingnya tidak sesuai dengan jumlah populasi yang ada di Bondowoso, sehingga debatable antara kami dengan dinas kesehatan. Lah, Pamekasan ini bagaimana, ini yang harus kami belajar banyak, sehingga target nasional menjadi 14 persen itu Bondowoso bisa tercapai," tandasnya.

Pihaknya juga ingin mengetahui langkah strategis yang dilakukan Pemkab Pamekasan untuk menurunkan angka stunting dari 38 persenmenjadi 8 persen. Sehingga, pihaknya memilih Kabupaten Pamekasan sebagai jujukan studi tiru lantaran penanganan angka stunting yang sangat sukses.

"Kemudian langkah-langkah strategis, atau langkah kongkrit, baik intervensi secara sensitif atau intervensi secara spesifik, kolaborasinya bagaimana, ini yang akan kami tiru nanti di Bondowoso, sekaligus bagaimana tim PKKnya," ungkapnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, pihaknya juga menginginkan ada kolaborasi serius antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Utamanya dalam hal penganggaran melalui dana desa untuk penanganan angka stunting tersebut, sehingga tidak hanya menjadi tanggungjawab penuh pemerintah kabupaten.

"Mungkin ada strategi khusus yang ada di desa atau bagaimana, pelibatan kepala desa itu bagaimana juga, kami juga menginginkan nanti ada skema pembiayaannya bisa dianggarkan dari dana desa. Di Pamekasan ini bagaimana penggunaan dana desanya, ini yang perlu kami gali informasi, sehingga nanti kami terapkan di Kabupaten Bondowoso," tanya dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin menyampaikan, pihaknya melibatkan beberapa pihak untuk menggenjot pengurangan angka stunting, sekitar ada 12 organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat, termasuk tim penggerak PKK yang aktif hingga ke desa-desa.

"Kita tidak pernah melewatkan teman-teman PKK atau dharma wanita, dari 38 persen menjadi 8 persen ini luar biasa (penurunannya, red)," ujar dia.

Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ini menambahkan, keterlibat antar pihak untuk mengurangi angka stunting yang sebelumnya sangat tinggi hingga turun menjadi 8 persen harus mendapat apresiasi, termasuk dinas kesehatan yang memiliki program rembuk stunting.

"Dinas kesehatan ini mempunyai program rembuk stunting, ini dianggarkan. Semua pihak diajak untuk memberikan gagasan, ada posyandu yang holistik dan terintegratif, tidak hanya timbang pulang, tetapi di situ ada dinas sosialnya, dinas kesehatan, dinas KB, dan beberapa dinas lain mengedukasi," jelasnya.

Pada kesempatan itu, orang nomor dua.di Kabupaten Pamekasan ini didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Sigit Priyono, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Saifuddin, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Muharram, Plt. Kepala Dinas Sosial, Plt. Direktur RSUD Smart Pamekasan, dan jajaran pejabat lain di lingkungan Pemkab Pamekasan.

"Kita juga ke pondok pondok pesantren menyampaikan beberapa hal di situ, nanti akan disampaikan oleh pak Sigit Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan teman-teman yang lain secara teknisnya," tutup mantan Kepala Disperindag Jawa Timur tersebut.