Pemkab Pamekasan Tampung Keluh kesah PKL

Rabu, 23 Agustus 2023  229  

Pemkab Pamekasan- Rombongan pedagang kali lima (PKL) yang beroperasi di depan Pasar Sore atau di Jalan Diponegoro Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendatangi rumah dinas Bupati, di Jalan Kabupaten, Selasa (22/8/2023) siang.

Rombongan tersebut disambut langsung oleh Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin didampingi Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker), Muttaqin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Basri Yulianto, Kepala Satpol PP dan Damkar, Mohammad Yusuf Wibiseno, Kabag Perekonomian, Bachtiar, dan perwakilan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan.

Perwakilan PKL, Abdus Shomad meminta Pemkab Pamekasan tidak menertibkan PKL di depan pasar Sore tersebut. Karena tempat itu telah menjadi lahan mencari mata pencahariannya sejak lama.

"Kami tidak mau dipindah, karena rumah saya memang di sana, saya lahir disana," katanya saat menyampaikan keluh kesahnya kepada Pemkab Pamekasan.

Kepala Satpol PP dan Damkar Pamekasan, Mohammad Yusuf Wibiseno menegaskan tidak ada penertiban PKL secara keseluruhkan, melainkan akan menata ulang pedagang buah yang menggunakan mobil bak terbuka lantaran memakan bahu jalan dan tentunya mengganggu pengguna jalan.

Menurutnya, penataan PKL itu berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 01 tahun 2021 tentang penataan dan perberdayaan PKL, regulasi itu dibuat untuk memberikan kenyamanan kepada seluruh lapisan masyarakat Pamekasan, termasuk pengguna jalan agar haknya tidak diambil oleh orang lain.

"Bahasanya tolong diperhatikan, ini bukan ditertibkan tetapi ditata. Perhatikan pula dimana tempat-tempat yang diperbolehkan dan yang tidak, tolong melihat Perbup itu bukan hanya dari perspektif anda saja, melainkan perspektif kita semua," terangnya.

Pertemuan yang berlangsung di Peringgitan Dalam Mandhapa Aghung Ronggosukowati tersebut berlangsung sekitar satu jam. Selama audiensi berlangsung terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang rencana penataan PKL buah di depan pasar sore tersebut.

Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin meminta organisasi perangkat daerah (OPD) bersama PKL mendiskusikan masalah tersebut lebih teknis agar dapat menemukan solusi terbaik. Tetapi yang pasti, penataan itu dilakukan agar masyarakat Pamekasan memiliki hak yang sama di jalan raya.

"Tolong nanti dibicarakan lagi dengan kepala dingin, karena ini untuk kebaikan kita semua. Dalam Perbup itu tentunya menaungi kita warga Pamekasan semua, tidak hanya satu atau dua orang saja," pintanya.